Penyerahan Al Qur'an

Alhamdulillah, Penyerahan bantuan Al-Qur'an dan Iqra' terlaksana dengan sukses. Dana yang berhasil kita kumpulkan dari donatur dalam satu bulan terakhir sudah disalurkan. dan masih ada dana yang tersisi karena belum sempat dicairkan dari rekening panitia. Insya Allah itu akan dibelanjakan k Al-Qur'an dan Iqra' sesuai niat baik para donatur. karena kemungkinan akan ada program 100 AL-Qur'an Terjamahan Jilid II.
kemarin kita sudah salurkan 244 Al-Qur'an Terjamahan dan 201 Iqra'.

Terima kasih Bapak/Ibu donatur yang dengan ikhlas membantu kami, semua pihak yang turut mensukseskan, kepada LSM,Dompet Dhuafa Singgalang, Rumah Zakat dan PKPU dalam menjalankan ibadah yang mulia ini kami ucapkan terima kasih, juga terima kasih kepada rekan-rekan panitia mahasiswa pasaman barat yang luar biasa.

Victor dan mahasiswa Pasbar

Masih segar dalam ingatan kita demo yang telah dilakukan Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat beberapa waktu yang lalu berkaitan dengan pengangkatan Viktor Pakpahan (sebelumnya tertulis viktor nababan) sebagai ketua pengadilan negeri pasaman barat. Sepintas lalu alasan yang disampaikan oleh kalangan Pengadilan adalah masuk akal. Mereka mengangkatnya berdasarkan track recordnya selama ini. Dan itu juga sudah dipertimbangkan oleh MA (wallahu a'lam track record dan pertimbangan seperti apa). Apapun alasan yang disampaikan, sudah sepantasnyalah kalangan pengadilan bersikap arif dalam menempatkan orang-orangnya di setiap daerah. Secara kultural, masyarakat Pasaman Barat adalah masyarakat yang agamis. Adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah telah melekat dalam keseharian masyarakatnya.
Dulu, ketika adanya program transmigrasi ke Pasaman Barat, tokoh-tokoh masyarakat menyatakan menolak adanya transmigran yang beragama non muslim. Jikalau syarat itu tidak dipenuhi, maka transmigran tidak akan diterima di Pasaman Barat. Namun, dalam perjalanan waktu ternyata kekhawatiran tokoh-tokoh masyarakat tentang masuknya orang non muslim ke ranah Pasaman Barat melalui jalur Transmigrasi menjadi kenyataan. Transmigran yang pada awalnya ber KTP islam, tiba-tiba dalam beberapa bulan sudah kristen. Entah apa yang terjadi, kemudian secara berangsur-angsur kristenisasi mulai merangkak menyentuh ke beberapa tempat di Pasbar. Sampai saat itu masyarakat sabar dengan pengkhianatan janji yang telah dilakukan oleh umat nasrani tersebut. Secara perlahan tapi pasti, mereka mulai menunjukkan taringnya di Pasbar. Pendirian gereja mulai marak. Bangunan yang awalnya diberikan izin untuk pendirian rumah tiba-tiba beralih fungsi menjadi gereja. Bahkan mencuat satu kasus tentang adanya rumah yang menjadi gereja dan berada tepat di depan masjid. Naudzubillah. Entah Pancasilais seperti apa lagi yang di inginkan mereka untuk masyarakat pasbar saat itu. Kalau ditilik dari kerja yang mereka lakukan, penyebaran agama terhadap orang yang telah beragama tentulah hal ini tak dibenarkan apalagi pendirian rumah ibadah, sementara jumlah umat kristiani ditempat tersebut amat sedikit.
Umat islam di Pasbar sebenarnya sudah cukup sabar dalam menghadapi kondisi tersebut. Namun kesabaran ini dinilai sebagai kegembiraan dalam menyambut mereka dengan dalih negara indonesia adalah negara pancasila. Bhinneka Tunggal Ika. Namun, sepertinya mereka lupa bahwa yang dimaksud dengan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukanlah menjadikan segala sesuatunya sama dan bisa dimasuki. Semuanya sama dan setiap orang boleh menempatkan orang-orang tertentu yang berbeda dengan masyarakatnya. Analogi adanya anak SMA, SMP dan SD patutlah menjadi pelajaran bagi kita. Jikalau setiap anak tersebut diberikan uang belanja seribu rupiah tentunya belum adil. Alangkah bijaksana jikalau keadilannya adalah memberikan anak-anak tersebut uang belanja sesuai dengan kebutuhannya. Anak SMA boleh jadi punya kepentingan yang lebih banyak dan jika diberikan uang seribu rupiah tidak akan cukup. Sementara anak SD, dengan uang seribu rupiah boleh jadi akan berlebih baginya.
Nah, bagaimana dengan Masyarakat Pasaman Barat yang mayoritas Islam ? tentunya mereka menginginkan perkara mereka ditangani oleh pemimpin dari kalangan mereka juga. Apakah dengan adanya keadilan yang salah kaprah, maka MA berlaku sesukanya dengan menempatkan pemimpin di Pasbar dari kalangan non-Muslim yang notabene akan berbeda persepsi dengan umat islam itu sendiri ...
Fenomena pengangkatan ketua Pengadilan Negeri dari kalangan non-muslim sebagai pemimpin di Pasbar boleh jadi adalah satu dari sekian rentetan peristiwa yang terus menggerogoti Pasaman Barat. Isu-isu SARA di Pasbar amatlah rentan konflik. Kita berdo'a mudah-mudahan Pasbar nanti tidak menjadi Poso, Ambon ataupun Sampit berikutnya.
Tentang permasalahan-permasalahn seperti ini, sepatutnya sudah menjadi pembuka mata mahasiswa pasaman barat untuk melangkah ke depan nya. Mari berbenah. Victor dan mahasiswa boleh jadi telah berseteru lantaran masyarakat Pasbar yang notabene adalah orang tua dari mahasiswa itu sendiri telah terganggu ketenangannya. Namun, ini hanyalah satu dari peristiwa atau bisa jadi awal dari peristiwa. Kursi-kursi kepemimpinan yang lain masih banyak yang mungkin akan dimasuki.... tak ada kata lain bagi kita selain bersikap WASPADA dan katakan TIDAK untuk penggerogot ketenangan ayah dan ibu kami !
Dan satu hal yang tak boleh kita lupa, PERSIAPKAN DIRI UNTUK MENJADI PEMIMPIN PASBAR. Sekali lagi, mari berbenah. Tempa diri dengan akhlak islami tuk Pasaman Barat yang Madani....

Diwarnai Demo, Victor Tetap Dilantik

Sandy Ardi - Padang Ekspres

Suara pendemo dari Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat Kota Padang tak mengurangi konsentrasi Victor Pakpahan SH MH mengucapkan sumpah jabatannya sebagai Ketua Pengadilan Negeri (PN) Pasaman Barat. Pelantikan yang dipimpin Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Sumbar Soeparno SH tersebut berlangsung lancar, meskipun di luar kantor ruangan sidang utama PT Sumbar, Kamis (18/12) puluhan mahasiswa pendemo tak terima Victor menggantikan Mohd Arsyad Sunsudin SH.

Menjelang pelantikan dan serah terima jabatan, puluhan mahasiswa Pasbar yang menginginkan pembatalan pelantikan tertahan di luar pagar gedung PT Sumbar. Upaya pendemo untuk masuk menggagalkan pelantikan mentah oleh kesiagaan pagar betis satuan Samapta Polda Sumbar yang telah bersiaga sejak pagi.

Karena tak bisa masuk, puluhan mahasiswa sempat men-sweeping setiap mobil yang masuk ke gedung PT Sumbar, berharap bisa menahan Victor Pakpahan. Lagi-lagi aksi tersebut telah terbaca sebelumnya karena Victor telah berada di lantai dua gedung tersebut lengkap dengan toga pelantikannya. Merasa tertipu, sejumlah mahasiswa bersikeras menembus barikade pengamanan.

Lima orang perwakilan mahasiswa yang sempat menembus barikade pengamanan balik kanan setelah aksi tersebut diketahui petugas Intel Polda Sumbar. Setelah diamankan dan diminta meninggalkan areal parkir PT Sumbar, demo hanya berlangsung di luar pagar gedung PT yang tepat berada di depan Mapolda Sumbar. Karena kalah jumlah dan kalah mental, pendemo tertahan di luar pagar gedung PT Sumbar. “Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi. Kenapa dilarang,” ujar Koordinator Aliansi Mahasiswa Pasbar Riswandi kepada Padang Ekspres (Group Padang-Today).

"Dalam menjalankan tugasnya nanti ia akan memegang tegus netralitas hukum tanpa memihak agama manapun. Ia menegaskan, masyarakat Pasbar tidak perlu ragu karena ia akan bertindak sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. SK MA adalah amanat. Sebagai aparat hukum saya akan mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya,” ujar Victor.

Ketua PT Sumbar Soeparno mengatakan, aksi sebagian masyarakat ini seharusnya tidak terjadi jika mereka memahami hukum. Apalagi pelantikan dan mutasi ini berdasarkan pada track record positif dari Victor. “Mutasi ini telah dipertimbangkan dengan baik. Semuanya didasarkan atas pertimbangan yang matang oleh MA. Seharusnya perbedaan agama tidak perlu dipertentangkan dengan hukum yang sama-sama berpegang teguh dengan kebenaran,” lanjutnya. (*)

sumber : padang-today.com

Suparno: Demo Mahasiswa Pasaman Barat Tidak Logis

PadangKini.com | Senin, 15/12/2008, 17:08 WIB


PADANG--Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Suparno mengatakan unjuk rasa mahasiswa Pasaman Barat menolak pengangkatan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Viktor Pakpahan karena non muslim tidak logis.

"Negara ini negara hukum, saya merasa aneh kok perbedaan keyakinan dipermasalahkan, soal kinerja kan tidak ada hubungan dengan agama dan pekerjaan ini tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat," kata suparno saat dikontak melalui telepon, Senin (15/12).

Menurut Suparno, pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Viktor Pakpahan akan tetap dilangsungkan Kamis (18/12), sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung.

Suparno menilai isu agama sangat sensitif dan mengandung unsur SARA. Dia mengaku menghormati aspirasi mahasiswa tersebut namun dia juga berharap para mahasiswa berhati-hati mengambil keputusan dalam bersikap.

Sementara Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Shofwan Karim Elha meminta pemerintah arif dlam menyikapi aspirasi masyarakat dan mahasiswa.

"Pemerintah harus menciptakan ketentraman masyarkat dan jangan sampai keputusannya menimbulkan rasa tidak enak, dalam mengambil keputusan hendaknya disesuaikan dengan kondisi masyarakat," kata Shofwan yang dihubungi dalam kesempatan berbeda.

Hal tersebut, lanjut Shofwan untuk menjalin hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan pemerintah. (adil/o)

sumber : padangkini.com

Karena Non Muslim, Mahasiswa Pasbar Tolak Ketua Pengadilan Baru

PadangKini.com | Senin, 15/12/2008, 15:20 WIB

PADANG-Sekitar 30 lebih Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat berunjuk rasa di halaman kantor Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, Senin (15/12) sekitar pukul 11.30 WIB.

Unjuk rasa tersebut menolak pengangkatan Viktor Pakpahan sebagai Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, yang akan dilantik 18 Desember mendatang.

Koordinator lapangan aksi, Riswan mengatakan kehadiran Viktor di Pasaman Barat ditolak keras karena non muslim.

Pengangkatan Viktor dinilai akan mengganggu keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat Pasaman Barat.

Menanggapi aksi tersebut, salah seorang staf Pengadilan Tinggi Sumbar, Sabirin Jannah mengatakan Ketua Pengadilan Tinggi Sumbar Suparno sedang berada di Bukittinggi.

Dia menyarankan para mahasiswa kembali lagi untuk berdialog dengan Kepala PT untuk menyampaikan keberatan mereka.

Akhirnya, mahasiswa dan pihak PT sepakat akan berdialog dengan Ketua PT, 18 Desember mendatang.

"Namun jika dalam dialog ini, permintaan kami tidak diterima dan Viktor tetap dilantik maka kami akan mengadakan aksi lebih besar," kata Riswan.

Sementara konfirmasi dari Ketua Pengadilan Tinggi Sumbar Suparno yang dihubungi melalui telepon belum berhasil didapat. (andri/o)

sumber : padangkini.com

Mahasiswa Pasbar Demo, Tolak Kepala PN Baru

Berikut ini adalah berita dari padang-today.com terkait demo mahasiswa pasaman barat kemarin :


Mahasiswa Pasbar Demo, Tolak Kepala PN Baru
Er - Posmetro Padang
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Pasaman Barat mendatangi gedung Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di jalan Sudirman, Padang, Senin (15/12) menolak pengangkatan Kepala PN Pasbar Victor Pakpahan SH MH Msi. Mereka menggelar orasi tentang penolakan pengangkatan mantan Wakil Ketua PN Pasbar Victor Pakpahan dalam waktu dekat. "Untuk mencegah konflik yang berkepanjangan di Pasaman Barat, kami berharap pihak Mahkamah Agung mencabut SK (surat keputusan) pengangkatan Victor Pakpahan sebagai Ketua PN yang baru," ujar Riswandi, koordinator aliansi mahasiswa asal Pasbar.

Setelah sempat berorasi sekitar setengah jam di halaman depan gedung Pengadilan Tinggi, sekitar 12 orang perwakilan aliansi tersebut bertemu dengan hakim senior. Permintaan kelompok mahasiswa tersebut untuk bertemu Ketua PT Sumbar Suparno SH tidak bisa dikabulkan karena sedang tidak di tempat.

Setelah bernegosiasi dengan tiga hakim tinggi dan hakim senior Sabirin Janah SH, kelompok mahasiswa tersebut sepakat untuk kembali mendatangi PT Sumbar Rabu depan. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan mahasiswa Pasbar itu mengajukan keinginan mereka agar pelantikan Ketua PN Pasbar baru ditiadakan.

Mereka meminta agar Pengadilan Tinggi menampung aspirasi mereka untuk membatalkan dan mengganti Ketua PN Pasbar tersebut dengan pejabat lain. Hakim senior Sabirin Janah SH mengatakan tidak bisa memberikan jawaban atas permintaan para pendemo. "Karena itu kewenangan lembaga, baiknya menunggu pak ketua (Ketua PT Sumbar Suparno SH) yang menjawab," ujar Sabirin Janah usai negosiasi dengan perwakilan mahasiswa. (*)